Ribuan Honorer Demo Istana Menuntut Diangkat Pns
Massa honorer K2 se-Indonesia berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, 30 Oktober 2018. (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang lebih banyak didominasi guru, melaksanakan agresi demonstrasi menuntut supaya diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Para guru yang berasal dari sejumlah tempat di Indonesia itu menggelar agresi demonstrasi di seberang Istana semenjak Selasa (30/10).
"Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak supaya diangkat menjadi CPNS," ujar Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di tengah agresi yang berlangsung di Taman Pandang, di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/10) ibarat dikutip dari Antara.
Titi meminta pemerintah menghargai apa yang sudah dilakukan para guru honorer dalam mencerdaskan anak bangsa. Pemerintah pun diminta berpihak kepada para guru honorer.
Koordinator lapangan aksi, Nurbaiti, menyampaikan pihaknya tidak akan beranjak pergi kalau tidak ada kepastian dari pemerintah. Nurbaiti pun terus memperabukan semangat para honorer untuk tidak lelah berjuang. "Bahkan semalam kami tidur di sini," katanya.
Sebagian honorer K2 beristirahat di sela melaksanakan agresi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 30 Oktober 2018.(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Menurut Nurbaiti, FHK2I harus tetap solid memperjuangkan harapan untuk menjadi CPNS. "Kami tidak sanggup lagi bekerja, kalau tidak diberikan honor yang cukup," katanya.
Selama ini, katanya, para guru honorer tersebut mendapatkan honor sekitar Rp400.000 hingga Rp500.000 per bulan. Gaji yang didapat tersebut, kata Nurbaiti, tidak sesuai dengan beban kerja yang ditanggung.
Sehari sebelumnya, Koordinator agresi K2 dan non-K2 yang berangkat ke Jakarta dari Cianjur, Faisal menyampaikan mereka ingin tuntutannya dipenuhi presiden RI. "Sampai tuntutan kami dipenuhi Presiden RI, pengangkatan tanpa ada batas usia," katanya.
Dia menambahkan, Pemerintah RI harus mengeluarkan hukum yang sesuai dengan kondisi setiap daerah, tidak hanya di kota besar.
Sebelumnya, kata Faisal, selama beberapa pekan terakhir mereka pun menggelar agresi mogok mengajar di Cianjur. Itu dilakukan dengan tuntutan meminta Bupati Cianjur mengeluarkan SK sebagai legalitas kepastian untuk mereka.
Sementara Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, pihaknya mengharapkan adanya pemenuhan hak untuk honorer oleh pusat. Namun, ia mengimbau supaya guru tidak hingga mogok mengajar atau meninggalkan tugasnya.
"Harapan kami para honorer tetap mengajar sebab tuntutannya niscaya disampaikan, jangan mengorbankan siswa. Jangan ada lagi agresi lanjutan mogok mengajar," katanya.
Pada 2 Oktober 2018, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan di Indonesia ketika ini setidaknya ada 736 ribu guru honorer. Sementara itu, dalam seleksi CPNS tahun ini, pemerintah hanya akan mendapatkan 112 ribuan guru melalui CPNS. Sementara, hanya 80 ribuan guru honorer K-II yang memenuhi syarat untuk mengikuti CPNS.
Sisanya terhambat oleh usia maupun pendidikan yang disyaratkan dalam UU ASN yaitu 35 tahun. Oleh sebab itu, Muhadjir menyatakan pemerintah akan memperjuangkan nasib para guru honorer tersebut dengan CPPPK.
Muhadjir mengaku PPPK tak menerima uang pensiun. Namun, katanya, PPPK akan dikelola gajinya supaya menerima jaminan hari tua. Pihaknya dan BKN akan berkerjasama dengan yayasan dana pensiun untuk menanganinya.
penggodokan CPPPK disebutnya sudah selesai di Kemendikbud dan tinggal menunggu di Kemenkeu.
"Di Mendikbud sudah tuntas tinggal di Kemenkeu. Makara [CPPPK dilaksanakan] sehabis CPNS," kata ia soal nasib para honorer K2 tersebut.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181031170148-20-342989/ribuan-guru-honorer-demo-istana-minta-diangkat-pns
Video Terkait Artikel :